Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,,,,,,,,, selamat malam rekan-rekan guru tercinta!! kali ini kami akan menyajikan informasi terkait seragam PNS untuk lebih lanjutnya silahkan baca berita dibawah ini,,,,,,,,,,,
Setelah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menolak seragam baru putih hitam ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), giliran Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menolak seragam tersebut.
Aturan tentang pemakaian seragam di lingkungan PNS tertuang dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 dan diterbitkan pada 22 Januari 2016 lalu. Seragam baru ala Jokowi ini akan digunakan PNS setiap Rabu. Menurut Rudy sapaan akrabnya, aturan seragam baru putih hitam dinilai tak sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengangkat ekonomi kerakyatan.
“Saya akan mengirim surat penolakan penggunaan seragam baru putih hitam ke Presiden Jokowi,” kata Rudy ketika dijumpai wartawan di rumah dinas wali kota di Loji Gandrung, Minggu (21/2/2016).
Rudy mengatakan penolakan itu atas pertimbangan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya yang memproduksi kain batik. Bahan baku untuk seragam tersebut dibeli dari para pengrajin batik dan lurik di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut dinilai positif karena mampu menghidupkan industri UMKM.
Menurut Rudy, semestinya penggunaan seragam bagi PNS diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dan bukan diatur Pemerintah Pusat. Rudy bahkan bersiap menghapus penggunaan seragam putih biru yang belum lama ini diberlakukan di Kota Solo. Padahal biaya seragam baru memadukan dua warna, untuk atasan berwarna putih dan bawahan berwarna biru Korpri dibebankan kepada masing-masing PNS.
“Seragam PNS yang baku adalah seragam berwarna coklat. Sedangkan seragam putih biru, sebaiknya diganti dengan baju batik,” kata Rudy.
Rudy menjelaskan keengganan menggunakan seragam ala Jokowi bukan sebagai bentuk pembangkangan. Namun alangkah lebih baik bila 11.000 PNS di Solo mengenakan batik. Batik sudah menjadi identitas Kota Solo, sehingga alangkah lebih baiknya PNS menggunakan seragam batik. Rudy mengatakan kebijakan penggunaan seragam bagi PNS Solo akan dibahas Senin (22/2/2016) mendatang. “Jadi nanti seragam PNS untuk Senin keki, Selasa-Rabu batik, Kamis beskap, Jumat bisa batik dan olahraga,” katanya.
“Saya akan mengirim surat penolakan penggunaan seragam baru putih hitam ke Presiden Jokowi,” kata Rudy ketika dijumpai wartawan di rumah dinas wali kota di Loji Gandrung, Minggu (21/2/2016).
Rudy mengatakan penolakan itu atas pertimbangan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya yang memproduksi kain batik. Bahan baku untuk seragam tersebut dibeli dari para pengrajin batik dan lurik di sejumlah daerah. Kebijakan tersebut dinilai positif karena mampu menghidupkan industri UMKM.
Menurut Rudy, semestinya penggunaan seragam bagi PNS diatur oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dan bukan diatur Pemerintah Pusat. Rudy bahkan bersiap menghapus penggunaan seragam putih biru yang belum lama ini diberlakukan di Kota Solo. Padahal biaya seragam baru memadukan dua warna, untuk atasan berwarna putih dan bawahan berwarna biru Korpri dibebankan kepada masing-masing PNS.
“Seragam PNS yang baku adalah seragam berwarna coklat. Sedangkan seragam putih biru, sebaiknya diganti dengan baju batik,” kata Rudy.
Rudy menjelaskan keengganan menggunakan seragam ala Jokowi bukan sebagai bentuk pembangkangan. Namun alangkah lebih baik bila 11.000 PNS di Solo mengenakan batik. Batik sudah menjadi identitas Kota Solo, sehingga alangkah lebih baiknya PNS menggunakan seragam batik. Rudy mengatakan kebijakan penggunaan seragam bagi PNS Solo akan dibahas Senin (22/2/2016) mendatang. “Jadi nanti seragam PNS untuk Senin keki, Selasa-Rabu batik, Kamis beskap, Jumat bisa batik dan olahraga,” katanya.
( Sumber :solopos.com)
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua, salam garu indonesia!!
0 comments:
Post a Comment