Assalamualaikum..wr..wb.Selamat Pagi Bapak dan Ibu Guru semuanya, Salam Sejahtera Untuk Kita semua semoga Tetap dalam Keadaan Sehat dan Baik. Di Tahun 2017 nanti Pemerintah akan Melakukan perubahan pada Program sertifikasi Guru yaitu Dengan Resonansi Finansial.
Setelah rencana penerapan single salary (gaji tunggal), lagi-lagi guru dibuat cemas. Karena tunjangan sertifikasi guru (TPG) sepertinya di ujung tanduk. Kabar beredar, Kemendikbud berencana menghapus TPG tersebut dan diganti menjadi program resonansi finansial 2017. Seperti apa kebenarannya?
Safarudin, Kepala SMA Sriguna Plaju, kemarin, datang ke Dinas Pendidikan Sumsel. Dia sedang ada urusan. Di tengah waktunya menunggu, dia berkeluh kesah soal dana sertifikasi. “Rumornya bakal dihapus lalu diganti. Kami sekarang dalam kebingungan,” ujarnya.
Maklum, dana sertifikasi sedikit banyak membantu perekonomian guru PNS maupun honorer bersertifikasi. Karena mereka menerima tunjangan satu bulan gaji untuk guru PNS dan honorer Rp1,5 juta per bulan yang dibayar setiap triwulan sekali. “Besaran sertifikasi itu tergantung golongan juga,” ujar pria yang mengajar di SMPN 24 ini.
Kepala SD Negeri 117 Palembang, Toman Siregar SPd menjelaskan sepengetahuannya, TPG itu tidak dihapus tetapi diganti. “Kalau kami tidak masalah, yang penting hasilnya sama saja,” ujarnya, tadi malam. Pada prinsipnya, kebijakan apapun yang diterapkan, para guru menurut saja.
“Sejauh ini belum ada surat edaran mengenai nasib sertifikasi. Tunjangan sertifikasi juga tetap dibayar,” terangnya. Dia mengakui kabar ini sudah cukup lama berembus. Membuat para guru resah. “Tapi selaku kepsek saya coba redam kecemasan itu. Saya minta guru sekolah tetap konsentrasi dan mengajar dengan baik. Sekarang ini yang utama mengurusi pendidikan anak negeri,” tegasnya. Memang, lanjut Toman, tunjangan sertifikasi sangat membantu perekonomian guru. “
Kepala SMAN 1 Unggulan Muara Enim Darmadi berharap jika benar ada kebijakan baru dari pemerintah, jangan sampai merugikan para guru, terutama yang sudah bersertifikasi. “Kita harap kebijakan baru bisa mengayomi guru yang belum bersertifikasi. Intinya, kesejahteraan guru harus terus diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, memang banyak beredar kabar Mendikbud akan menghapus program sertifikasi. Menggantinya dengan program baru resonansi finansial. Jadi, maksudnya guru akan mendapat tunjangan profesi secara otomatis dan berkala tanpa perlu melewati sertifikasi. Namun untuk besaran nilainya ini yang masih menjadi pertanyaan.
Terkait isu itu, Kepala Disdik Sumsel, Widodo MPd langsung membantahnya. “Itu (sertifikasi dihapus, red) kata siapa? Tidak dihapus, tapi ditata ulang agar maksudnya sampai,” jelas dia, kemarin. Evaluasi ini targetnya untuk meningkatkan kinerja guru karena selama ini pemberian dana sertifikasi belum sepenuhnya maksimal.
Pihaknya juga melihat, persyaratan mendapatkan sertifikasi itu juga mempersulit. “Guru harus menyelesaikan portofolio, mengikuti pendidikan pelatihan, dan lainnya,” kata dia. Namun kenyataanya, guru yang sudah lulus sertifikasi pun belum tentu lebih baik dari yang belum sertifikasi. Untuk itu, pemerintah perlu evaluasi kembali agar kinerja guru bisa lebih baik. “Untuk teknisnya saya belum bisa bicara, sebelum ada petunjuk teknis (juknis). Yang jelas sekarang sedang mempersiapkan aturan untuk itu (sertifikasi),” tandas dia.
SUMBER(http://www.sumeks.co.id)
Demikian berita dan Informasinya semoga Bermanfaat,amiin.
0 comments:
Post a Comment