KECEWA PROSES PPDB ORANG TUA MURID DEMO

FKPD menuntut pemerintah kota untuk memfasilitasi anak Balikpapan yang hendak bersekolah pada penerimaan siswa baru pada tahun 2016. Meskipun hujan deras mereka tetap melakukan aksi demo tersebut.

Kordinator Lapangan FKPD, Heri mengatakan, warga menyayangkan pemerintah kota yang tidak adil dalam menangani masalah pendidikan. Mereka menilai kurangnya jumlah sekolah menjadi salah satu penyebabnya.

“Secara kualitas pendidikan dan kualitas belum merata, tetapi anak-anak di paksa untuk diadu secara kompetitif dimana anak yang nilainya tinggi masuk sekolah di negeri, sementara nilainya rendah masuk swasta. Kenapa kebijakan tidak di balik kalau tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Heri.

Menurutnya, siswa yang lulus tidak berbanding lurus dengan jumlah sekolah yang ada di Balikpapan. Masalah tersebut diakuinya menjadi penyebab semua orangtua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah berstatus negeri. Dia bersama warga lainnya, menyebut penambahan pembangunan seharusnya dilakukan pemkot sejak jauh-jauh hari.

"Dana pendidikan kita kan besar mencapai 20 persen atau sekitar Rp 600 miliar, tetapi tidak dimaksimalkan oleh Pemkot dalam memperbaiki kualitas pendidikan," cetusnya.

Usai orasi, FKPD berdialog dengan Kepala Dinas Pendidikan Muhaimin dan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Ida Prahastuty. Dialog tetap menemukan jalan buntu. Tak terima penjelasan dari Kadisdik dan Ida, warga mengancam akan melakukan aksi serupa dengan mengerahka massa yang lebih banyak.

“Proses pengelolaan anggaran pendidikan tertutup, dan tidak puas dengan jawaban yang pas maka hari ini FKPD akan menyurat kembali ke Polres serta besok swiping ke sekolah untuk mengecek infrasruktur serta fasilitas di sejumlah sekolah,” katanya.

Sementara itu, Ida Prahastuty menjelaskan keluhan masyarakat terhadap PPDB selalu berulang dari tahun ke tahun. Katanya, dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, urbaniasasi ke Balikpapan cukup padat sehingga kedepan Pemkot harus berpikir untuk penambahan sekolah baru. Meskipun tidak instan, semuanya harus dipikirkan oleh Pemkot.

“Memang sekarang itu tidak berbanding lurus antara siswa yang lulus dengan jumlah sekolah. Tetapi yang tidak tertampung di negeri tetap harus sekolah, karena tidak boleh ada anak putus sekolah. Itu sesuai amanat UUD 1945,” ujar Ida.

Terkait ketidakmampuan masyarakat, Ida menyebut tidak mungkin pemerintah kota terus menerus melakukan pendampingan. “Perlu penambahan sekolah baru, lalu melakukan evaluasi untuk sekolah dalam peningkatkan mutu dan kualitas,” bebernya.

Kadisdik Muhaimin menjelaskan PPDB ini adalah proses bagi anak-anak yang ingin masuk sekolah negeri. Dia menegaskan, kenapa ada PPDB karena tidak semua lulusan bias tertampung di negeri.

“Memang kami sepakat bahwa tidak boleh anak Balikpapan yang putuh sekolah, tetapi tidak bisa semua masuk di sekolah negeri, pemerintah berupaya  agar anak-anak  yang ingin masuk swasta yang dibantu biaya gedung apabila ada,” imbuh Muhaimin.

Untuk itu, dirinya mengimbau sekolah swasta agar meninjau kembali SPP-nya untuk tidak terlalu memberatkan oran tua siswa apalagi ada yang dapat bantuan dariDana BOS. Terkait biaya, Muhaimin menegaskan agar sekolah swasta menurunkan uang gedung agar tidak memberatkan orang tua siswa yang anaknya tidak sekolah di negeri dapat memilih sekolah swasta.

“Bukan hanya biaya tetapi mutu harus ditingkatkan. Saat ini ada sekolah swasta yang sudah penuh duluan sebelum dilaksanakan PPDB. Artinya tanpa diminta pun orang tua yang ingin menikmati fasilitas sekolah sudah sadar dan memilih sekolah swasta. Intinya tidak perlu ada intervensi dan pemaksaan karena tidak boleh melaksanakan diskriminasi